JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) jika terjadi transaksi politik uang di Pilkada serentak 2015. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mendukung rencana KPK ini.

"Lebih bagus lagi OTT. Pilkada ke depan sangat mungkin politik uang. Ini KPK harus berani," kata Riza di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/15).

Dia mendukung seluruh rencana lembaga penegakan hukum untuk memastikan gelaran pilkada berjalan bersih. Sebab pilkada sangat berpotensi memunculkan beragam penyelewengan dan pencucian uang.

"Kita berharap KPK dan penegak hukum lainnya mengawasi sumber uang yang digunakan calon dalam pilkada. Aliran dana yang bisa sampai miliaran rupiah digelontorkan calon sangat perlu diperhatikan," sebutnya.

Tambahnya, terutama dana yang berasal dari kalangan birokrat dan politikus. Apalagi katanya, gaji birokrasi bisa dihitung sehingga kalau ada yang memberikan dana sumbangan puluhan dan bahkan miliaran, itu tidak masuk akal.

"Kita tahu berapa gajinya, dan kalau pengusaha, usahanya apa. Kalau uang sampai puluhan dan ratusan miliar itu tidak masuk akal. Berapa tahun dia jadi pengusaha. Jadi apa? tambang, migas? Kalau pengusaha kita memahami," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam kasus pilkada kalau ada indikasi korupsi, kalau perlu ada pembuktian terbaik dari rekening yang berjumlah triliunan.

Sebelumnya, KPK siap melakukan OTT terhadap kemungkinan terjadinya politik uang selama Pilkada serentak 2015. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja meminta masyarakat melapor bila mengetahui ada kontestan yang berpolitik uang dalam mencari dukungan.

Namun begitu, Adnan meminta laporan yang disampaikan valid dengan disertai bukti. "Kita siaga (OTT) tergantung informasi. Makanya masyarakat menyampaikan informasi yang akurat," kata Adnan.