JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)mengingatkan Pemerintah Daerah agar lebih hati-hati dalam membuat perencanaan saat menambah jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dilakukan supaya birokrasi diisi dan ditempati SDM profesional dan mempunyai kompetensi.

"Dalam melakukan perekrutan PNS harus ada perencanaan dan bukan asal-asalan. Nanti kalau seperti itu, manajemennya pasti berantakan terlebih saat pembayaran gaji," kata Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-RB) Tasdik Kinanto di Jakarta, Rabu (4/6/14).

Tasdik menyebutkan, dalam penambahan pegawai aparatur sipil negara harus selalu disesuaikan dengan analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja, serta rasio anggaran kecukupan belanja pegawai setiap daerahnya. Mengingat, dalam seleksi CPNS saat ini banyak putra daerah yang tidak lolos seleksi.

"Hal itu disebabkan kualitas SDM masing-masing daerah tidak merata. Namun, pemerintah tidak menutup mata, karena dalam menentukan tingkat kelulusan kita memberikan tingkat ambang batas (passing grade) yang sama di semua daerah," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi agar putra daerah lolos dalam CPNS tersebut, Tasdik menyarakan agar setiap daerah harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Agar mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing sehingga lolos dalam CPNS.

"Tentunya kita selalu minta agar Pemerintah Daerah meningkatkan SDM-nya yang memunyai konpetensi di bidang masing-masing. Tapi bukan dengan menambah pegawai, tampa perencanan dan analisi jabatan yang akurat," jelasnya.***(jor)