• Home
  • Nasional
  • Mengaku Bersalah, Eni Maulani Saragih Sebut Suap Sebagai Rezeki

Mengaku Bersalah, Eni Maulani Saragih Sebut Suap Sebagai Rezeki

Hadi Pramono Selasa, 17 Juli 2018 10:19 WIB
Tersangka yang juga Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih (tengah) dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, 14 Juli 2018. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengaku bersalah telah menerima suap dari bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo. Pengakuan ini diungkapkan Eni melalui surat yang ditulisnya dari balik sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Eni dan Johanes ditahan KPK setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.



Dalam surat sebanyak dua lembar itu, Eni mengaku kerap meminta bantuan Kotjo ketika ada kebutuhan yang mendesak, seperti kegiatan organisasi, keagamaan maupun kebutuhan pribadi. Hal ini lantaran Eni sudah menganggap Johanes yang juga bos APAC Group itu sebagai teman.



“Pak Kotjo pun membantu karena mungkin beliau beranggapan yang sama kepada saya,” kata Eni dalam surat tersebut.

Eni menganggap uang sebanyak Rp 4,8 miliar yang diterimanya dari Johanes terkait proyek PLTU Riau-1 sebagai sebuah rezeki. Eni meyakini rezeki itu menjadi halal karena tujuannya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat.



“Dan selalu saya niatkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya.”



Eni mengaku bersalah lantaran sebagai anggota dewan tidak seharusnya menerima suap dari pihak manapun. Untuk itu, Eni siap mempertanggungjawabkan kesalahannya itu di depan hukum dan di hadapan Allah SWT.



“Saya mengakui ini salah karena saya sebagai anggota DPR (karena jabatan saya melekat) dan kesalahan ini akan saya pertanggungjawabkan di depan hukum dan di hadapan Allah SWT,” katanya.



Dalam surat tertanggal 15 Juli 2018 itu, Eni mengaku tidak pernah mengintervensi untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam proyek PLTU Riau-1 yang bakal memiliki kapasitas 2x300 MW. Hal ini lantaran proyek tersebut tidak melalui tender melainkan melalui penunjukkan langsung. Dalam proyek tersebut PLN memiliki 51 persen saham melalui anak perusahaannya PT Pembangkitan Jawa-Bali. Sementara sisanya, sebanyak 49 dimiliki konsorsium PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co., Ltd.



"Yang saya lakukan adalah membantu proyek investasi ini berjalan lancar. Ini bukan proyek APBN," katanya.



Eni memaparkan, dari sejumlah proyek pembangkit listrik yang menjadi bagian dari program 35 ribu MW, baru di PLTU Riau-1, PLN menguasai saham 51 persen. PLN hanya menyiapkan equity 10 persen. Selebihnya, PLN akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga yang sangat murah, yakni 4,25 persen per tahun. Dengan demikian, harga jual ke PLN pun murah, sekitar 5,3 sen.



Dengan berbagai kondisi itu, Eni pun meyakini proyek Riau 1 bisa menjadi proyek 'contoh' bagi proyek 35 ribu MW lainnya. Eni membandingkan proyek ini dengan proyek PLTU Batang, di mana investasi proyeknya mencapai USD 5,2 miliar dengan sahamnya yang dikuasai swasta secara penuh. Harganya jualnya pun tergolong mahal, di atas 5 sen.



Padahal, dengan proyek yang sangat besar itu, 2x1000, seharusnya harga bisa di bawah 5 sen. Yang luar biasa lagi, lanjutnya, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun, tanpa ada kepemilikan negara di proyek ini. Selain dengan PLTU Batang, Eni juga membandingkan proyek PLTU Riau 1 dengan PLTU Paiton yang menjual dengan harga di atas 9 sen. “Luar biasa gilanya. Ada apa dengan proyek ini? Makanya saya perjuangkan proyek Riau I karena saya yakin ada sesuatu yang bisa saya lakukan buat negara ini,” tuturnya.



Menurut Eni, banyak tangan atau kepentingan segelintir orang yang tidak mau model seperti PLTU Riau 1 ini bisa jalan. Pihak-pihak ini, lanjutnya, tidak mau negara menguasai aset karena kepentingan mereka bisa terusik. Untuk itu, Eni pun meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak menggagalkan model proyek Riau I.



“Ini karena model ini yang Bapak mau. Saya mohon Bapak Presiden turun tangan langsung dengan proyek 35 ribu MW,” harapnya.



Diketahui, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka suap, Sabtu (14/7). Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7).



Eni diduga telah menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Johannes terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Diduga uang itu merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan Johannes kepada Eni terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.



Uang Rp 500 juta ini bukan suap yang pertama kali diterima Eni dari Johannes. KPK menduga, uang ratusan juta rupiah itu merupakan pemberian keempat dari Johannes untuk Eni. Sebelumnya, Eni telah menerima suap dengan rincian Rp2 miliar pada Desember 2017, Rp2 miliar pada Maret 2018 dan Rp300 juta pada 8 Juni 2018. Dengam demikian, total uang yang diterima Eni dari proyek ini mencapai Rp4,8 miliar.



Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara dengan mitra kerja konsorsium yang terdiri dari BlackGold, dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).



Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eni selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP. Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.





Sumber: Suara Pembaruan

Tags KPKKorupsiPLTU Riau
Komentar