JAKARTA - Mantan Ketua Komisi VII DPR RI yang merupakan terdakwa kasus suap APBN-P tahun 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutan Bhatoegana, enggan memberikan komentar saat ditanya keterlibatan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandy Rachman. 

Di mana saat itu Plt Gubri tersebut masih duduk di Komisi VII DPR RI. Sutan sendiri hari ini, Senin (6/4/15), menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Namun, sidang hanya berlangsung singkat sekitar 10 menit karena kuasa hukum politisi Partai Demokrat tersebut tidak hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim yang diketuai Artha Teresyia tersebut ditunda pekan depan, tanggal 13 April.

Saat meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mantan Ketua Komisi VII DPR itu hanya mengatakan, persidangan ditunda karena kuasa hukumnya tidak hadir karena fokus di kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sidang hari ini ditunda karena kuasa hukum saya tidak hadir, karena fokus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Praperadilan saya," ungkap Sutan.

Ketika ditanya, apakah Plt Gubernur Riau Andi Rachman saat itu ikut menerima aliran suap dari Kementerian ESDM terkait suap pembahasan APBN-P 2013, politisi Partai Demokrat tersebut enggan memberikan jawaban dan berusaha menghindar dari kepungan awak media.

"Saya tidak bisa memberikan komentar atas permintaan kawan-kawan semua," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, anggota Komisi VII DPR mendapat tunjangan THR dari Kementerian ESDM untuk mempercepat pembahasan APBN-P tahun 2013 di Komisi VII. 

Di mana saat itu ada dua anggota Kondisi VII DPR dari dapil Riau, yakni, Arsyadjuliandy Rachman yang saat ini menjabat Plt Gubernur Riau dan Almarhum Sutan Soekarnotomo dari Partai Demokrat.