PASIRPANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu Achmad mengaku sudah meminta agar lima desa sengketa di tapal batas antara Kabupaten Rohul-Kampar di-status quo-kan. Sayangnya, permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi sampai "perang kedua" antara ratusan personel Satpol PP Rohul dan Kampar pecah, Selasa (28/1/14) sore lalu.

"Saya sudah meminta lima desa itu di-status quo-kan, baik kepada Kementrian Dalam Negeri dan Gubernur Riau. Permintaannya, agar di lima desa tidak dibuat acara disana," kata Bupati Rohul saat acara kunjungannya ke Ujungbatu, Rabu malam.

Dia mengakui juga sudah bertemu Pj Gubernur Riau Djohermansyah Djohan, Rabu (29/1/14) pagi kemarin. Pada pertemuan singkat di ruangan VIP Bandara SSK II Pekanbaru itu, Bupati mengharapkan lima desa sengketa di tapal batas dengan Pemkab Kampar di-status quo-kan.

Selama masa status quo, jelas Achmad, Pemkab Rohul berupaya mengumpulkan semua dokumen yang memperkuat dan menjelaskan jika lima desa sengketa masih wilayah Kabupaten Rohul, tepatnya masih di wilayah administrasi Kecamatan Kuntodarussalam dan Pagarantapah Darussalam.

Achmad menyebutkan, sesuai Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rohul dari kabupaten induknya Kabupaten Kampar, sudah jelas jika lima desa sengketa masuk dalam wilayah Rohul.

Apalagi tidak sedikit dana APBD Rohul terserap untuk peningkatan infrastruktur di lima desa seperti untuk pembangunan kantor desa, menggaji aparatur desa dan perangkat, sarana air bersih, kesehatan, sampai infrastruktur jalan.

Pj Gubri, diakui Achmad, juga memintanya untuk mengumpulkan semua dokumen untuk penyelesaian lima desa sengketa. Dia meminta agar Pemprov Riau secepatnya menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Rohul-Kampar, sehingga warga yang mayoritas sudah mengantongi KTP Rohul tetap hidup aman, nyaman, dan sejahtera.

"Saya mengharapkan Pak Gubri dan Pemkab Kampar juga tidak melakukan aktivitas apa pun di lima desa menjelang tapal batas kabupaten difasilitasi oleh Pemprov Riau," minta Achmad.***(zal)