PEKANBARU - Penggunaan gedung baru Bank Riau-Kepri (BRK) mesti diatur kembali, terutama adanya beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang akan menempati gedung baru tersebut. 

“Itu mesti disetting (atur,red) lagi, pasalnya lantai 1 sampai 13 untuk BRK, lantai 13 sampai 15 baru disewa, jadi BUMD itu lantai yang mana, kabarnya ada yang minta lantai 2,” kata Mansyur, Anggota Komisi B DPRD Riau, Jumat (6/6/14). 

Menurutnya, tidak ada salahnya jika ada BUMD yang ingin menempati gedung baru itu. Tapi dengan catatan, kapasitasnya harus dengan sistem sewa, tidak boleh tidak. 

“Mesti pakai sistem sewa, tidak boleh tidak, walaupun itu sama-sama BUMD. Jika dengan sistem sewa, kami rasa tidak ada salahnya,” ungkap Ketua Departemen Humas dan Keprotokoleran DPW PKS Riau ini. 

Berhubung utang pemerintah Provinsi Riau kepada kontraktor pembangunan gedung baru BRK tinggal sedikit lagi, maka pemerintah Provinsi Riau disarankan untuk segera menempati gedung baru tersebut. 

“Tanggal 12 nanti, kita akan mulai lakukan pemanggilan kepada BUMD-BUMD yang ada, sekalianlah nanti kita bahas ini juga,” tutup ketua Fraksi PKS DPRD Riau ini. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, adapun beberapa BUMD yang akan berkantor di gedung baru BRK yakni, PT Jamkrida, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), Riau Investmen Corp, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Riau Petrolium, PT Bumi Siak Pusako (BSP). ***(ary)