PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau anggap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan "masuk angin" dalam persoalan utang eskalasi yang sampai saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota DPRD Riau. 

"Kan sudah ada salah seorang pimpinan dewan yang melaporkan sekaligus memberikan data terkait utang eskalasi, kenapa tidak ditindaklanjuti. Saya khawatir, KPK sudah masuk angin dalam persoalan ini," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau, Jumat (23/09/16). 

Menurutnya, persoalan utang eskalasi ini mesti diselesaikan segera. Eskalasi ini berawal dari kesepakatan anggota DPRD Riau untuk tidak menganggarkan pembayaran utang eskalasi tetapi tanpa diketahui, masuk dalam APBD Perubahan 2015 lalu. 

"Barang yang tidak disepakati tapi muncul juga dalam APBD Perubahan, ini jelas menjadi sebuah masalah. Totalnya pun tidak sedikit, Rp222 miliar, coba Rp222 miliar itu diperuntukkan untuk masyarakat banyak," ungkapnya. 

Sebagai salah seorang pengusul hak angket atas utang eskalasi, pihaknya sudah mengumpulkan semua data yang sempat dipertanyakan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna, beberapa waktu yang lalu. 

"Sebetulnya hak angket itu tidak perlu jika KPK mau menelusuri kasus ini. Sekarang itu tinggal kemauan saja, mau atau tidak. Kalau bisa ditindaklanjuti setelah adanya Operasi Tangkap Tangan, maka bubarkan saja KPK tu," tutupnya.