PEKANBARU - Ketua Komisi D DPRD Riau Bagus Santoso mengkritik pencairan dana kesejahteraan berupa hibah dan bantuan sosial oleh Biro Kesra sulit dan berbelit-belit.

     

"Regulasi bantuan sosial dan hibah diinput di Biro Kesra, tapi dicairkan di Biro Keuangan. Masyarakat mengeluh karena prosesnya sulit dan berbelit-belit sehingga mereka bolak balik," kata Bagus Santoso di Pekanbaru, Kamis.

     

Hal ini dibahas oleh Komisi D ketika Biro Kesra mengajukan pembahasan anggaran APBD 2014. Kedepannya Bagus berharap agar regulasi ini diubah dan masyarakat tidak menjadi kesulitan apalagi bantuannya terhadap rumah ibadah dan gharin Mesjid.

     

Bagus menilai kejadian ini bisa jadi mengulang kejadian pada tahun 2012. Waktu itu bantuan telah diteken oleh Kesra tapi tidak cair di keuangan. Hal ini menurutnya membuat masyarakat menjadi letih padahal yang mereka perjuangkan bukan untuk pribadi melainkan untuk kemaslahatan umat seperti mesjid.

     

Saat ini serapan anggaran oleh Kesra terhadap proposal batuan sosial tersebut sangatlah memperihatinkan. Dari 4000 lebih proposal yang disetujui, hanya 461 yang cair atau hanya 10 persen lebih.

     

"Padahal ini tahun 2013 akan habis sebentar lagi, setengah bulan lagi efektifnya," lanjut Bagus Santoso.

     

Untuk saat ini ia menginstruksikan kepada Biro Administrasi dan Kesra untuk mempercepat pencairan tersebut. Terutama untuk Mesjid, beasiswa dan gharin. Apalagi bulan ini pemerintah juga disibukkan dengan pembahasan APBD murni 2014.

     

Sementara itu Biro kesra dari awal telah memberitahukan bahwa memang biro kesra tidak bisa melakukan pencairan karena menurut aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selain Biro Keuangan tidak berhak mengurus pencairan dana. 

Hal ini terkait dengan temuan BPK terhadap SKPD yang pernah mencairkan keuangan. Akan tetapi menurut Bagus, bantuan sosial ini pada umumnya berjumlah dibawah Rp 100 juta sehingga cukup hanya Biro Kesra saja yang melakukan pencairan.***(ant)