BAGANSIAPIAPI - Persoalan tapal batas harus segera diselesaikan, agar tak terjadi konflik kepentingan antar daerah. Anggota Komisi I DPRD Rokan Hilir Widi Murtono meminta Kemendagri menyelesaikan persoalan tapal batas yang ada, seperti di Kepenghuluan Tanjung Sari, Kecamatan Pujud (Rohil)-Torgamba, Labusel (Sumatera Utara).

Menurutnya, dengan segeranya penyelesaian tapal batas dapat menguntungkan kedua belah pihak. ‘’Kita minta segera mungkin meninjau ulang sengketa tapal batas kedua daerah. Saya pikir ini perlu untuk menghindarkan kekhawatiran adanya gesekan atau konflik warga perbatasan yang selama ini sering terjadi,’’ kata Widi.

Menurut Widi, Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki tanggungjawab menuntasakan persoalan tapal batas kedua daerah tersebut. Menurutnya, lambatnya penyelesian konflik batas dapat berpengaruh besar terhadap kondisi sosial masyarakat di daerah perbatasan.

‘’Kalau memang perlu fakta, kita minta Pemprov Riau dan pihak kementerian melakukan investigasi ke lapangan sehingga persoalannya menjadi jelas, sekaligus penetapan pilar batasnya,’’ ujar Widi.

Masih menurut Widi, dalam penetapan pilar batas, Pemkab Rohil tetap mengacu pada Kepmendagri Nomor 183/1984. ‘’Acuannya tetap pada keputusan Kemendagri, hanya saja kita minta pusat meninjau ulang, sebab dari Pemkab Labusel hingga saat ini belum ada respon positif menyelesaikanya,’’ kata Widi.

Lebih jauh dia mengatakan banyak keuntungan yang dapat diperoleh daerah yang saling berbatasan bila persoalan tersebut selesai yaitu terciptanya situasi keamanan yang kondusif di perbatasan. (Jarmain/rpo)