SELATPANJANG - Empat belas desa yang ada di Kepulauan Meranti, menghibahkan lahan yang akan dijadikan sebagai kawasan pelabuhan. Pemberian ini dimaksudkan guna mendukung rencana pemerintah kabupaten yang akan membangun sarana dan prasarana pelabuhan di desa-desa tersebut.

"Kita mengapresiasi dukungan masyarakat desa itu, melalui pemerintahan desa yang telah berfikir maju untuk membangun desa ke depan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mudah melaksanakan pembangunan itu," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti H Ardhani, kemarin.

Diakuinya, terobosan yang dilakukan 14  pemerintahan desa tersebut sangat diapresiasi. Sehingga persoalan lahan yang kadang menjadi salah satu kendala  klasik dalam setiap rencana  pembangunan itu, tidak akan terjadi.

Menurutnya pihaknya saat ini telah memproses sertifikat atas lahan-lahan yang dihibahkan pemerintah desa itu. Sebab salah satu prasyarat penting dalam setiap rencana pembangunan, status lahan menjadi modal dasar atau modal utama  dan juga menjadi salah satu fariabel menentukan maju mundurnya sebuah pembangunan.  

Bahkan lahan kadang menjadi penentu jadi tidaknya sebuah rencana pembangunan itu. Dengan penyerahan lahan itu, berarti kita telah memiliki modal dasar yang kuat untuk membuat rencana peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di masa datang.

Kadishub juga berharap kepada seluruh desa yang memiliki akses pelabuhan  agar mengikuti langkah yang telah diambil oleh 14 desa dimaksud. Artinya lanjut Ardhani, hal ini menunjukkan dukungan kuat pemerintah desa dalam mendukung rencana pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan. 

Apalagi dari 96 desa di Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya memiliki area pelabuhan. Jadi, sesuai rencana pemerintah daerah, seluruh pelabuhan yang ada nantinya akan ditata dan ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Untuk itu memang diperlukan lahan dermaga dan pelabuhan yang tidak harus diganti rugi lagi.  Sebab jika toh untuk membangun tapi harus mengganti  rugi lahan, maka perjalanan pembangunan itu akan sangat lamban, bahkan mungkin terkendala. 

Seperti biasa, setiap rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah, maka kesempatan itu kadang digunakan pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi.        

“Inilah salah satu kendala terkait ketersediaan lahan untuk areal pembangunan itu. Dengan penyerahan lahan yang dilakukan berbagai desa tersebut akan sangat mendukung rencana pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pelabuhan,” pungkas Ardhani.***(fan)