Tolak Hasil CPNS 2013, LKANP Meranti Nilai Langkah Bupati Sudah Tepat
Minggu, 05 Januari 2014 14:28 WIB
SELATPANJANG - Pembina Lembaga Kerukunan Antar Nelayan Pesisir (LKANP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Azis Arika, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil jalan tepat dengan pengembalian berkas kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 itu.
Pasalnya tidak ada keberpihakan pusat kepada daerah. "Masa hanya 6 orang putra daerah," kata Azis Arika ketika ditemui di Selatpanjang, beberapa waktu lalu.
Dikatakan Aziz Arika lagi, dengan lowongan PNS yang didamba-dambakan masyarakat Meranti tersebut, putra daerah yang diharapkan punya porsi lebih dalam kelulusan akan menghidupi berapa keluarga nantinya.
"Tentu ini akan membantu mengurangi angka kemiskinan yang masih sangat besar di Meranti," tambah Aziz lagi.
Aziz juga menyampaikan, seharusnya Pemerintah Pusat dapat memahami bagaimana kondisi Kepulauan Meranti sebenarnya, yang serba kekurangan.
Sehingga, menurutnya pula Pemerintah Pusat tidak seharusnya memperlakukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten baru layaknya daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu maju.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi telah mengembalikan hasil CPNS ke pusat, Senin (30/12/2013) lalu dan siap menerima konsekwensi jika dalam pengembalian berkas kelulusan CPNS di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti ke pusat akan dianulir.
Persentase kelulusan menjadi salah satu alasan pengembalian hasil CPNS ini, menurut Bupati, dari 395 jumlah formasi CPNS yang diterima hanya 6 orang putra daerah yang lulus.***(fan/grc)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

