PEKANBARU - Kasak-kusuk perjalanan dinas keluar negeri oleh anggota DPRD Provinsi Riau mulai menyeruak ke publik. Anggota DPRD Riau diisukan akan mendapatkan jatah perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

DUMAI - Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai menunda pembahasan draf rangcangan APBD Perubahan 2015 karena Pemerintah Kota Dumai belum melengkapi penyerahan rencana kerja santuan kerja."Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran

PEKANBARU - KUA-PPAS RAPBD Murni tahun 2016 yang diserahkan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke DPRD Riau dianggap ilegal. Salah satunya disebabkan karena disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau yang SK-nya bukan untuk meny

PEKANBARU - Wacana penggunaan hak interpelasi kembali bergulir di kalangan DPRD Riau. Penggunaan hak ini disebabkan karena lemahnya serapan APBD Riau tahun 2015.‎"‎Jika memang ke depan ni progres APBD kita tidak menunjukkan hal positif, t

BENGKALIS - Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (24/8) malam, dikumpulkan Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie di ruang rapat samping kediaman resmi bupati Wisma Daerah Sri Mahkota.Para Kepala SKPD yang dipangg

PEKANBARU - Empat bulan jelang berakhirnya tahun 2015, serapan fisik di APBD Murni 2015 sudah mencapai 45 persen. Sedangkan realisasi keuangan masih berkisar di antara 35 persen. "‎Untuk serapan APBD kita tahun ini, fisik sudah mencapai 45

JAKARTA - Lima daerah di Indonesia ternyata memiliki serapan anggaran sangat rendah. Kelima daerah itu, salah satunya Provinsi Riau, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Barat.Hal ini diungkapkan Dirjen Keuangan Daerah Kemdagri, Redonnyzar

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan sanksi bagi pemerintah daerah yang malas untuk menyerap anggaran yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana B

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri membentuk tim khusus untuk percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Sebab, hingga triwulan ketiga ini serapan anggaran di daerah masih rendah.Direktur Jenderal Bina K

JAKARTA - Meskipun sudah melakukan serangkaian pemeriksaan puluhan saksi, namun sampai saat ini KPK tak kunjung menetapkan tersangka baru atau melimpahkan berkas dua tersangka suap pengesahan APBD Riau.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat i

PEKANBARU - Kasus suap pengesahan APBD Riau Perubahan 2014 dan APBD 2015, memasuki babak baru. Ternyata selain memberikan uang suap miliaran rupiah, ternyata Gubernur Riau yang kini diberhentikan sementara Annas Maamun menjanjikan akan memberika

PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/8/15), sejak pagi hingga petang, memeriksa 8 (delapan) anggota DPRD Riau periode 2009-2014 dan staf Sekretaris Dewan, terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD Perubahan 2014 dan APBD R

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus mendalami kasus suap pembahasan RAPBD-P 2015 dan RAPBD Riau tahun anggaran 2015 guna menetapkan tersangka baru dan melengkapi berkas perkara Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun