BENGKALIS - Rencana pengelolaan konsesi areal kehutanan untuk hutan tanaman industri (HTI) oleh PT. Rimba Rokan Lestari (RRL) seluas 14.875 hektar di Pulau Bengkalis harus ditinjau ulang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hal itu dise

PEKANBARU - Langkah pemerintah pusat yang ingin mencabut izin perusahaan yang sering melakukan pembakaran hutan dan lahan menuai kritik dari wakil rakyat di DPRD Riau. Wakil rakyat meminta pemerintah pusat mengkaji banyak hal. "Pemerintah pusat

BENGKALIS - Setelah sempat molor dari jadwal yang telah diagendakan karena anggota dewan yang hadir tidak kuorum, Perubahan APBD Bengkalis 2015 akhirnya disahkan melalui rapat paripurna DPRD Bengkalis, Senin (2/11/2015).Rapat dipimpin Ketua DPRD Beng

BENGKALIS - Komisi IV DPRD Bengkalis yang juga membidangi masalah pendidikan mengaku tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Pemkab Bengkalis, terutama Dinas Pendidikan (Disdik) terkait tidak keluarnya izin pendirian Politeknik Kesehatan (Poltekes)

PEKANBARU - Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2015 oleh Kepala Daerah terpaksa ditunda. Salah satunya disebabkan karena keinginan pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memasukkan anggaran yang sebelumnya telah dicoret dalam MoU

PEKANBARU - Tiga nama sudah calon Ketua DPRD Riau mengerucut, yakni Supriati, Masnur serta Erizal Muluk. Sayangnya saat ditanya siapa diantara ketiga yang akan dipilih, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Provinsi Riau Ketua Partai Golkarcuma b

DUMAI - Puluhan Pekerja dari PT. Aman Arwita Maritim (AAM) mendatangi Kantor DPRD Kota Dumai. Mereka datang untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan wakil rakyat dalam rangkan menuntut adanya kejelasan kontrak kesejahteraan karyawan.Terutama peri

DUMAI - Wilayah perairan dan pemukiman penduduk di Kecamatan Sungai Sembilan, kerap menjadi sasaran pencemaran lingkungan. Mengingat, daerah pinggiran kota ini banyak ditumbuhi bangunan industri mulai dari pengolahan minyak kelapa sawit hingga pabrik

PEKANBARU - Pemberitaan media terkait Kesaksian Riki Hariyansyah yang menyebutkan rencana daftar nama yang akan diberikan uang suap meliputi seluruh unsur pimpinan Dewan, pimpinan Fraksi, pimpinan serta anggota Banggar menuai tanggapan yang tidak sim

PEKANBARU - Zukri, anggota DPRD Riau periode 2009-2014 bantah sudah menerima uang suap sebesar Rp40 juta seperti yang dipahaminya dari apa yang disampaikan rekan seperjuangannya di DPRD Riau Riki Hariansyah, dalam sidang kasus suap APBD Perubahan 201

TEMBILAHAN - Agar akses transportasi warga tidak terhambat, Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau Musyaffak Asikin mengharapkan perbaikan Jembatan Reteh yang roboh dapat diperbaiki melalui biaya anggaran tidak terduga di APBD P Provinsi Riau. "Sebagai

BENGKALIS - Ketua DPRD H Heru Wahyudi saat penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Kamis (22/10) kemarin Perubahan APBD Ka

MERANTI - Beberapa perwakilan guru bantu dari propinsi (GBP) Riau mendatangi gedung DPRD Kepulauan Meranti Rabu (28/10/2015). Mereka mendatangi DPRD untuk mempertanyakan nasib mereka yang sampai saat ini belum jelas. Kedatangan mereka langsung d