Tag: #MPR

Sekdaprov Riau Gunakan Mobil Anaknya ke DPRD Riau

PEKANBARU - Pasca mengembalikan tiga mobil dinasnya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau kemarin, Zaini Ismail, Sekdaprov Riau menggunakan mobil pribadinya untuk kegiatan dinasnya. Hal ini terlihat saat ia menghadiri rapat p
Sosial 11 tahun lalu

Sekda Riau Zaini Ismail: Saya Bisa Naik Oplet!

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail, mengantarkan tiga unit mobil dinas yang biasa digunakannya sehari-hari ke gudang perlengkapan Setdaprov di Jalan Kopan, Pekanbaru, Senin (10/8/2015) kemarin.Keputusan Zaini untuk tidak lagi m
Politik 11 tahun lalu

Sekdaprov Riau Zaini Ismail Resmi Kembalikan Tiga Mobil Dinas

PEKANBARU - Setelah mengembalikan tiga mobil dinas dari kediaman pribadinya ke Bagian Perlengkapan, Sekdaprov Riau Zaini Ismail mengatakan akan menggunakan kendaraan pribadinya untuk pergi bekerja. Ia mengaku akan hidup sederhana sebagaimana para pej
Sosial 11 tahun lalu

Fly Over SKA Senilai Rp600 Miliar Dibangun Tahun Depan

PEKANBARU - Rencana pembangunan fly over (jembatan layang) di simpang Mal Ska yang sebelumnya sempat dibatalkan kemungkinan akan terealisasi tahun depan. Kementerian PU disebut-sebut siap menganggarkannya senilai Rp600 miliar. Demikian dikatakan
Lingkungan 11 tahun lalu

Bupati Rohul Minta Bantuan Pemprov Riau Karena DBH Dipangkas

ROKAN HULU - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Achmad, meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar Rp250 miliar. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Rohul tahun ini dipotong pemerintah pusat hingga Rp293 miliar. Pemotongan DBH da
Sosial 11 tahun lalu

Pasca Libur Lebaran, Kehadiran PNS Pemprov Riau Capai 90,13 Persen

 PEKANBARU - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Riau, Asrizal, mengatakan dari laporan yang diterima dari masing-masing, badan, dinas, dan biro, terdata tingkat kehadiran mencapai 90,13 persen, atau 7.293 PNS dari j
Sosial 11 tahun lalu

Pemprov Riau Bentuk Tim Layani Telepon Mudik Lebaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Provinsi "On-Call" atau layanan telepon mudik bagi masyarakat guna mendukung suksesnya Operasi Ketupat Lebaran 1346 hijriah."Tim tiap kabupaten dan kota bekerjasama dengan Polres, Dinas Perhubungan d
Sosial 11 tahun lalu

Proses Lelang Pemprov Riau Terburuk Sepanjang Sejarah

PEKANBARU - Proses lelang di Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di bawah Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai yang terburuk dalam sejarah pelelangan di daerah ini. Pasalnya, diduga penyelenggar
Sosial 11 tahun lalu

Dishub Riau Mulai Tempati Posko Induk‎ Lebaran

PEKANBARU - Kepala Dinas Perhubungan Rahmad Rahim Riau gelar apel siaga Idul Fitri, di halaman kantornya, Senin (6/7/15). Apel tersebut dipercepat dari biasanya yang baru digelar pada H-7. Apel tersebut diikuti para personel Dishub Riau mulai da
Maritim 11 tahun lalu

WTP Terancam Dicabut, Pemprov Riau Diminta Tindaklanjuti Temukan BPK

PEKANBARU - Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas kepada Pemprov Riau, pihak BPK memberikan waktu untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang menjadi catatan BPK tersebut.Pihak
Politik 11 tahun lalu

Provinsi Riau Punya Segudang Potensi Wisata Go Internasional

PEKANBARU - Provinsi Riau memiliki potensi wisata yang siap dipasarkan ke dunia internasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pariwisata terus mencari langkah dalam menggali potensi wisata daerah. Hal itu diwujudkan dengan men
Traveler 11 tahun lalu

Audit APBD Riau 2014, BPK Temukan 3 Poin Terhadap UU Pengelolaan Keuangan

PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan adanya ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas La
Hukrim 11 tahun lalu

Hasil Audit, BPK Temukan Rp194 M Bukan Kewenangan Pemprov

PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan adanya kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bukan merupakan kewenangan Provinsi Riau minimal senilai Rp149.011.826.435,17. Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeri
Politik 11 tahun lalu