SELATPANJANG - Keluhan para nelayan di Kecamatan Rangsang yang selama ini sulit mendapatkan alokasi BBM khusus para nelayan, memaksa dinas terkait menelusuri ke lapangan. Diduga kelangkaan BBM ini diakibatkan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian.  

"Dalam waktu dekat kita akan telusuri distribusi BBM, khususnya penggunaan solar untuk Kecamatan Rangsang. Sebab selama ini APMS di sana dialokasikan BBM jenis Solar sebesar 20 kilo liter untuk kebutuhan setengah bulan," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kabid Metrologie dan Perlindungan Konsumen Nasruni, kemarin.

Dikatakan dia, atau sama dengan 40 kilo liter perbulan sudah bisa terpenuhi. Jika terbukti APMS tidak menyalurkan sesuai peruntukannya, maka kita akan menjatuhi sanksi sesuai ketentuan.

Dijelaskannya, pemerintah beranggapan selama ini kebutuhan BBM bagi para nelayan sudah terdistribusi dengan baik. Ternyata diperoleh informasi lewat media Haluan Kepri, para nelayan selama ini ternyata mendapatkan BBM solar justru dari daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. 

"Apalagi dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi di tengah laut, sehingga para nelayan yang menbeli BBM ke Karimun tersebut banyak pihak menganalogikan bahwa  mereka dituding pula melakukan penyeludupan," katanya. 

Untuk itu, kat Nasruni, pihaknya akan memanggil APMS PT Afioke yang selama ini mendapatkan alokasi BBM Solar yang dikhususkan pada para nelayan tersebut. 

Kepada pengelola APMS dimaksud akan ditelusuri sejauh mana mereka mendistibusikan kebutuhan para nelayan itu.. Sebab pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan para nelayan.

"Kita akan menjatuhkan sanksi tegas bagi pemilik APMS yang terbukti melakukan penyimpangan dalam realisasi disribusi tersebut. Bisa dengan peninjauan kembali izin yang diperoleh atau jika terbukti melakukan tindak  pidana, maka bisa saja dihadapkan pada aparat hukum," terang Nasruni.***(hkc-fan)