PEKANBARU - Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Keanggotaan Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan, Fran Rizal Kamis (26/3/15) memprediksi tahun 2015 ini, APBD Provinsi Riau berpotensi tidak dapat terserap efektif. 

Penyebabnya Pemprov terlambat dalam melaksanakan lelang proyek kegiatan di seluruh satuan kerja sesuai target yang sudah ditentukan pada tahun anggaran 2015.

Pasalnya, sampai pertengahan bulan Maret 2015 ini belum ada tanda-tanda Pemprov Riau segera melelang proyek yang berasal dari APBD Riau 2015.

Kondisi ini kata Fran dikhawatirkan akan berdampak pada tersendatnya proses pembangunan di Provinsi Riau Sehingga pada ujungnya masyarakat Riau tidak bisa menikmati hasil pembangunan terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur ekonomi dan sebagainya.

Terkait dengan hal itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau mendorong Pemprov Riau pro-aktif dan terbuka dalam proses lelang proyek kegiatan dan proses assesment atau lelang jabatan eselon II.

Menurutnya, Pemprov Riau juga harus proaktif merealisasikan penyerapan APBD Provinsi Riau 2015 secara efektif. 

"Proses lelang merupakan kunci strategis untuk pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, Kadin Riau mendorong Pemprov Riau serius dan proaktif untuk mempercepat proses lelang proyek pembangunan khususnya proyek infrastruktur," terangnya.

Kondisi tersebut menurut Fran tidak terlepas dari struktur pejabat eselon II yang belum definif, seharusnya Pemprov Riau bisa menjalankan proses lelang proyek secara pararel. Apabila di dalam dokumen pelelangan terdapat kesalahan maka dokumen tersebut dapat dibatalkan selagi belum ada ikatan kontrak.

Artinya, tambahnya, walaupun belum ada eselon II definitif dimana kegiatan sudah bisa dirancang dalam proses lelang di LPSE asalkan kegiatan tersebut tidak bermasalah. Sehingga jika sudah ada pejabat eselon II definitif maka kegiatan tersebut tinggal dijalankan saja.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan assesment atau Lelang Jabatan (eselon II) di lingkungan Pemprov Riau, harapannya dapat dilakukan secara terbuka, objektif, kompetitif dan akuntabel. Sehingga terpilih calon pejabat pimpinan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Kadin Riau memberikan apresiasi terkait pelaksanaan asessment ini. Tentunya harus melakukan promosi, seleksi atau lelang jabatan pimpinan secara terbuka dan kompetitif," katanya.