ROKAN HILIR : Pengelolaan Blok Siak diharapkan bisa transparan dan melibatkan pemerintah dan masyarakat daerah penghasil. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diminta aktif memperjuangkan Blok Siak tersebut. 

Desakan ini disampaikan Direktur The Rokan Institute, Adhar Sam, belum lama ini di Bagansiapiapi kepada wartawan. 

Dia mengatakan berkaitan dengan penyerahan dari CPI ke Pertamina menyusul habisnya kontrak kerjasama yang ditangani CPI pada 2013 lalu, dia mengharapkan agar pengelolaan minyak bumi dan gas khususnya di Rohil bisa melibatkan peran serta pemerintah daerah. 

"Perlu transparansi mengingat Rohil adalah penghasil terbesar migas dalam blok Siak dibandingkan Rohul dan Bengkalis. Selama ini terkesan peran pemerintah dan masyarakat tidak dilibatkan," kata Adhar Sam. 

Bentuk peran serta katanya bisa berupa dilibatkannya masyarakat dalam hal rekrutmen, transparansi aset, kejelasan kontribusi terhadap daerah dan lain-lain.

 "Harus lebih jelas, kalau tidak ya sama saja seperti sebelumnya dimana kontribusi yang diterima oleh daerah dan masyarakat sangat minim," katanya.

Adhar menegaskan pihaknya meminta Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan untuk bisa duduk bersama. 

"Terkait ini kami akan adakan aksi unjuk rasa, setelah penyerahan aset pada 29 Desember. Aksi unjuk rasa pada 31 Desember di pusatkan di simpang GS Batang, daerah Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih," kata Adhar. 

Wakil ketua DPRD Rohil Abdul Kosim kepada wartawan menyayangkan sikap Pemkab Rohil yang terkesan pasif dalam menyikapi pengelolaan aset migas ini. Disisi lain dia juga mengkritisi sejauh ini belum ada Dinas Pertambangan Energi (Distamben) di Kabupaten Rohil. 

"Padahal Rohil wilayah dengan potensi migas yang cukup besar. Kita sayangkan kesannya pasif, harus saatnya siapkan BUMD Migas, kita bisa belajar dari Siak dalam merebut CPP Blok yang dikelola oleh BUMD Bumi Siak Pusaka dan Pertamina, begitu juga di Kampar dengan Blok Langgaknya dan Pelalawan yang dikelola oleh BUMD SPR," katanya.