PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendipositkan dananya ke Bank Umum hingga mencapai Rp3,1 Triliun. Hal ini diketahui publik setelah Kabiro Keuangan Provinsi Riau, Jonly mengungkapkannya saat pelaksanaan hearing bersama Komisi C DPRD Riau.

Terungkapnya dana deposito tersebut dari pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang Anggota Komisi C, Ilyas HU, saat menyebutkan defisit anggaran 2015 sebesar Rp 2 T lebih dengan total APBD sebesar Rp 10,7 Triliun.

Sementara  pendapatan hanya Rp 8,7T.  Dimana defisit itu bisa dibayarkan atau ditutup dengan anggaran SILPA.  Sementara SILPA 2014 tidak mencukupi sebesar itu, jalan lain harus lewat uang deposito yang dimiliki.

"Kalau memang dana dari depositi juga tidak mencukupi terpaksa penutupan deficit dengan menjual aset yang dimiliki.  Atau cara lain dengan upaya tidak mengerjakan proyek-proyek yang sudah dibahas, tapi ini harus dihindari karena ini sudah merupakan sumpah dan janji dewan," katanya.

Jonly dalam menjawab pertanyaan dalam pelaksanaan rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua Komisi C, Aherson dan Sekretaris, Sewitri diikuti beberapa anggota seperti Supriati, Soni Wati, Ruspyan, Siswaja Mulyadi dan Husaimi Hamidi menjelaskan, dana yang di depositokan itu adalah uang milik daerah yang belum digunakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan.

"Didepositokan pada bank umum dengan persyaratan bisa diambil kapan saja jika diperlukan atau deposito harian.  Banyak keuntungan yang didapat dalam pelaksanaan ini dan aman," jelasnya.

Dirincikannya bank yang dimaksud, yaitu terbanyak di bank riaukepri Rp2,5T, BNI Rp25M, Mandiri Rp 107M, BRI Rp 500M dengan suku bunga 9% per tahun tapi dibayar per bulan dan menyebutkan mendepositokan anggaran daerah itu berdasarkan SK Gubri.