PEKANBARU - Berlahan dengan rentan waktu yang panjang, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terus menyelidiki perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) oleh anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru.

"Kami telah menerima laporan atas dugaan kasus tersebut sejak beberapa bulan lalu. Sampai saat ini masih dalam penyelidikan bidang tindak pidana korupsi," kata Humas Kejati Riau, Mukhzan kepada wartawan di Pekanbaru, Senin siang (16/12/2013).

Ia mengatakan, penyelidikan diawali dengan mempelajari laporan dan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang diduga terlibat. "Perkara ini cukup rumit sehingga akan memakan waktu yang cukup panjang untuk mengungkapnya," kata dia.

Sebelumnya sekelompok massa mengatasnamakan rakyat sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Riau, mendesak agar aparat segera menindaklanjuti dugaan korupsn bansos di "tubuh" para legislator PDS Kota Pekanbaru.

Massa dalam orasinya menyatakan bahwa Yantho Nazareth dan Kudus Kurniawan sebagai anggota DPRD Pekanbaru dari PDS terlibat dalam perkara itu.

Liberson Sinaga, selaku koordinator dalam aksi oleh Komunitas Kasih Penegak Kebenaran Kota Pekanbaru itu mengatakan, bahwa dana bansos yang disalurkan melalui anggota dari Fraksi PDS di DPRD Pekanbaru diduga ada yang tak beres. "Bahkan dicurigai ada yang fiktif sehingga kami meminta agar Kejati Riau segera menindaklanjuti dugaan ini," katanya.

Menurut inormasi yang diperoleh, kata Liberson, bahwa setiap legislator di fraksi itu mendapatkan "jatah" sebesar Rp500 juta pada dana bansos tahun 2012.

Dari sebanyak empat anggota raksi PDS di DPRD Pekanbaru, kata dia, Kudus Kurniawan menyalurkan dana kepada sebanyak 44 item penerima, sementara Ferry Shandra Pardede sebanyak 30 penerima, Donna Hutauruk sebanyak 35 penerima.

"Kemudian ada juga yakni, Hery Freddy Simanjuntak menyalurkan untuk 17 penerima. Maka dengan demikian, ini patut dicurigai dan mereka harus diperiksa," katanya.***(mus/grc)