ROKAN HULU : Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali turun ke jalan, Senin (24/11/14). Mereka menolak tegas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada aksi di depan Taman Kota Pasirpangaraian dan Kantor DPRD Rohul, orator aksi Sukri menegaskan mereka akan melakukan aksi serupa jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM.

Ada empat penyataan sikap dari HMI Rohul terkait kenaikan harga BBM subsidi serta program tiga kartu sakti pemerintah (KIS, KIP dan KKS), pertama HMI sangat kecewa karena kenaikan BBM berimbas terhadap perekonomian masyarakat.

Kedua, massa meminta DPRD Rohul untuk menyurati pemerintah pusat agar membatalkan serta mengkaji lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan atas kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

Ketiga, program pemerintah tentang tiga kartu sakti, HMI Rohul minta DPRD Rohul lebih teliti dan serius dalam mengawasi perjalanan program itu. Jika perlu DPRD Rohul bentuk tim khusus, agar program betul-betul dinikmati rakyat kecil. Keempat, HMI Rohul akan selalu mengawasi perkembangan seluruh program pemerintah pusat.

Menurut mahasiswa, langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan menaikkan harga BBM telah membunuh hak rakyat satu-satu, yakni subsidi BBM. Seharusnya pajak mobil mewah yang dinaikkan. Karena saat harga BBM naik, sebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

HMI Rohul juga mendesak Jokowi-Jusuf Kalla untuk secepatnya mengungkap mafia minyak dan gas (Migas), sesuai janjinya belum lama ini. "Kami minta anggota DPRD Rohul segera menyusun langkah-langkah untuk menurunkan Jokowi-JK," tegas mahasiswa dalam aksinya.

Sementara itu, Anggota DPRD Rohul Sahril Topan dari Fraksi PAN meminta maaf karena Ketua DPRD Rohul tidak bisa hadir karena sedang acara di luar daerah.

Dalam sikap politiknya, Topan mengakui belum waktunya BBM dinaikkan. Namun pemerintah seharusnya mencari tahu siapa sebenarnya mafia Migas, bagaimana Migas bisa bocor.

Sebelumnya, dalam sikap politiknya, Alfasirin dari Fraksi NasDem mendukung aksi mahasiwa. Menurut dia, bukan dewan namanya jika tdk pro rakyat.

Selama ini, jelas Alfasirin, kaum menengah ke atas yang menikmati BBM subsidi. Namun dengan naiknya harga BBM, mahasiswa dan dewan harus mengawal kebijakan itu.

Domain kontrol kebijakan, ujar dia, yang harus difungsikan. Sebab berapa banyak Migas yang bocor sebelum sampai ke Provinsi Riau. Apalagi, emas dan Migas bukan punya orang Indonesia.

Antara massa dan anggota dewan sempat adu mulut. Mahasiswa dari HMI meminta agar seluruh anggota DPRD Rohul keluar untuk menemui mereka, sebab hanya lima orang yang bersedia berjumpa dengan mahasiswa. Menurut mereka, ada pernyataan sikap yang akan disampaikan.