PEKANBARU - Sekitar 20 aktivis yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Riau (Gubri), Senin (8/6/15), menolak kedatangan tiga menteri ke daerah ini. Ketiga menteri tersebut yakni Menteri Polhukam, Mendagri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Kehadiran mereka hanya akan melegalkan praktek monopoli dan perampasan tanah oleh korporasi multinasional," tukas Aditya, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya.

Perampasan dan monopoli pengusasaan tanah tersebut menjadi ibu permasalahan dan penderitaan kaum tani, yang melahirkan kehancuran kedaulatan pangan nasional, karena terampasan alat produksi pertanian.

Situasi ini diperburuk dengan semakin mahalnya harga benih, pupuk, obat obatan, tingginya bunga utang dan rendahnya harga jual pertanian.

"Oleh sebab itu Front Perjuangan Rakyat meminta pemerintah untuk menghentikan monopoli dan perampasan tanah rakyat di Riau. Pemerintah Provinsi secepatnya menerbitkan Perda (Peraturan Daerah, Red) yang mengatur tata kelola lahan yang berpihak kepada rakyat Riau," tukasnya.

Selain itu, tambah Aditya, FPR juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut izin perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Riau. Selain itu, Presiden Jokowi juga diminta menolak program atau kebijakannya menyangkut Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).