DUMAI - Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) Cabang Riau, Irvan S, mendesak kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Dumai untuk bertindak tegas terhadap oknum anggota dewan yang diduga menyalahi etika tersebut.

"Beberapa hari belakangan ini publik dihebohkan dengan oknum Pimpinan DPRD Dumai, yang bersitegang dengan tim Cipta Kondisi Polres Dumai ketika merazia salon usahanya dan kedapatan menyediakan minuman keras dan ruang karaoke. Ini jelas tugas BK DPRD Dumai dan segera bertindak," ujarnya, Selasa (5/1/16) 

Tidak hanya BK DPRD Dumai saja, Pemerintah Kota Dumai melalui instansi terkait untuk bertindak tegas dan menertibkan usaha salon kecantikan yang memberikan fasilitas karaoke dan minuman keras. "Baik itu oknum Pimpinan DPRD Dumai ataupun siapa orang tindak tegas," pintanya.

Menurutnya, ucapan Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, mengintruksikan instansi terkait untuk menindak tegas usaha salon memberikan fasilitas tambahan seperti ruang karaoke harus sejalan dan ditindaklanjuti. "Pimpinan sudah ngomong ke media untuk bertindak tegas, tapi instansi terkait masalah sibuk yang lain," urainya.

Pada kesempatan yang sama, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai masih belum menjadwalkan penertiban Salon yang menyalahi perizinan. Terutama Karaoke yang berkedok salon di Kota Dumai. Padahal Pj Walikota Dumai sudah memberi arahan agar menertibkan salon yang secara gamblang menyalahi izin usaha.

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi Satpol PP Kota Dumai, Nurman menyebut pihaknya masih sibuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Terutama yang menggunakan bahu jalan. Seperti di Jalan Sultan Hasanuddin. Kemudian rencananya pihak Satpol PP Dumai akan menertibkan pedagang yang ada di tepi Jalan Dock Yard, Kota Dumai.

"Kami masih fokus menertibkan para PKL, jadi belum ada melakukan penertiban salon yang memberikan fasilitas tambahan seperti ruang karaoke dan minuman keras," ujar Nurman, kepada sejumlah awak media di Kota Dumai.

Sementara pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Dumai mengaku belum mengetahui adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendi, Senin (28/12/2015) lalu. Gusri diduga mengelola salon yang juga terdapat minuman keras dan karaoke.

Sesuai hasil razia cipta kondisi yang dilakukan oleh pihak Polres Dumai saat itu, didapati sejumlah minuman keras jenis bir. Lalu temuan lainnya adalah salon itu diduga mengelola jasa karaoke. Padahal salon itu tidak mengantongi izin karaoke. 

Ketika dirazia petugas, Gusri yang kebetulan di lokasi langsung melarang petugas saat menyita sejumlah bir dari salon tersebut. Terkait hal ini, Badan Kehormatan DPRD Dumai, Samuel Turnip mengaku belum bisa berkomentar. 

Pasalnya ia belum tahu persis permasalahan yang dialami oleh Politisi PDI Perjuangan itu. "Saya belum terima laporan itu. Saya juga belum tahu apa yang dilakukan rekan saya di dewan," tegas Anggota BK DPRD Dumai.

Melihat tingkap polah kadernya itu, Sekretaris PDI Perjuangan Dumai, Tito Gito menyayangkan Gusri berada malam hari di salon. Lalu sempat bersitegang dengan petugas yang hendak mengamankan minuman dari salon miliknya. "Ini jelas menyalahi etika. Kenapa seorang anggota dewan pada malam hari berada di salon. Seharusnya dewan menjadi contoh bagi masyarakat," tegas Politisi PDI Perjuangan, kemarin.

Oleh sebab itu, atas nama PDI Perjuangan, Tito minta maaf kepada masyarakat. Pihak DPC PDI Perjuangan tentu akan melakukan evaluasi terhadap Gusri, yang merupakan anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Bahkan pihak partai tidak segan-segan memberi teguran kepada Gusri. 

Artinya PDI Perjuangan Dumai tidak akan membiarkan pelanggaran etika terjadi. Sehingga akan mencari tahu kebenaran dari masalah itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Dumai, Gusri Effendi sempat terlibat debat dengan petugas. Kala melakukan razia di satu salon miliknya. Saat itu didapati miras dan temuan karaoke di salon.