Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kenaikan peringkat utang Indonesia dari BBB- (triple B minus) menjadi BBB (triple B) oleh Fitch Ratings akan menguntungkan badan usaha.

DUMAI - Langkah kerjasama antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Dumai Berseri (PDB) menuai sorotan tajam lembaga DPRD Kota Dumai. Selain meminta dihentikan, kerjasama antara PGN dengan BUMD Pe

PEKANBARU - Pemprov Riau ajukan Peraturan Daerah (Perda) Tata Kelola untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015. Melalui Perda ini ini nantinya akan diatur tugas dan kewenangan

PEKANBARU - Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Panijo sebut rata-rata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau tidak sehat.  Karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati memberikan penyertaan modal, meski

PEKANBARU - Komisi C, DPRD Riau selaku membidangi perekonomian sangat berharap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki (8 BUMD, red) berjalan maksimal penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah).  Namun kenyataannya, saat ini ada yang

DUMAI - Anggaran penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp28 miliar untuk PT Pembangunan Dumai dan Rp7 miliar untuk PDAM Tirta Dumai Bersemai diduga di korupsi. Pasalnya, dana yang digelontorkan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (A

JAKARTA - Legislator dari pemilihan Riau Lukman Edy mendesak Plt Gubri Arsajuliandi Rachman agar secepatnya dilantik sebagai orang nomor satu di Riau. Dengan dilantiknya mantan anggota komisi VII DPR itu diharapkan bisa membenahi krisis manajemen di

PEKANBARU : Pemprov Riau masih mengevaluasi tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bulan depan paling lambat, hasil evaluasi sudah diumumkan."Masih divealuasi, Desember paling lambat selesai, nanti kalau sudah kita umumkan," kata Kepala Biro Ekonomi

PEKANBARU : Legislator DPRD Riau mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi itu untuk tidak menjadi makelar (broker) ladang minyak yang telah habis kontraknya oleh perusahaan asing seperti salah satunya diduga dilakukan PT SPR."Jangan

PEKANBARU : Kinerja Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Petroleum menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari anggota DPRD, organisasi masyarakat, dan kalangan mahasiswa setempat.Hal itu karena belum terlihatnya persiapan sebagai pihak yang di