Tag: #KPK

Gulat Mendali Emas Manurung Divonis 36 Bulan Penjara

JAKARTA - Terdakwa kasus suap alih fungsi hutan Riau, Gulat Medali Emas Manurung, divonis oleh Majelis Hakim Pengasilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp 100 juta dalam sidang putusan di Pengadilan Tip
Nasional 11 tahun lalu

KY Perwakilan Riau Telusuri Rekam Jejak Hakim Sarpin

PEKANBARU - Hakim kontroversial Sarpin Rizaldi yang mengabulkan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan memiliki rekam jejak yang beragam. Komisi Yudisial (KY) Perwakilan Riau mengaku saat ini sedang mengumpulkan sejumlah berkas-berkas perk
Hukrim 11 tahun lalu

Kata Bagir Manan, MA Tak Perlu Tunggu Upaya Hukum KPK

JAKARTA - Dorongan agar Mahkamah Agung (MA) bersikap atas putusan praperadilan Budi Gunawan terhadap KPK kembali muncul. Kali ini, mantan Ketua MA Bagir Manan ikut angkat bicara atas putusan yang diketuk oleh hakim Sarpin Rizaldi itu.Bagir mengatakan
Nasional 11 tahun lalu

Pimpinan Baru KPK, Polisi-Mantan Wartawan-Pengacara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan 3 pelaksana tugas (plt) pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Rabu, 18 Februari 2015, di Istana Bogor. Ketiganya adalah Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto S
Nasional 11 tahun lalu

Annas Maamun Ngaku Tidak Mengetahui Banyak Keterangan Saksi

BANDUNG - Sidang dakwaan kasus alih fungsi lahan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun hari ini, Rabu (18/2/15) menjalani sidangnya. Agenda sidang hari ini mendengarkan kesaksian saksi yang di datangkan dari jaksa penuntut umum.Tiga orang
Nasional 11 tahun lalu

Janji Budi Gunawan Agar Dilantik Jadi Kapolri Ke Elite Parpol Oposisi?

JAKARTA - Jalan mulus Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri menemui berbagai hambatan sejak dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK hingga akhirnya dikabulkannya praperadilan.Namun, di balik hal itu, tersiar kabar bila Budi Gunawan dan PDIP melobi partai
Nasional 11 tahun lalu

Kemendagri Belum Terima Nomor Registrasi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Proses pemberhentian sementara Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Melihat hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung mendapat surat balasan dari Komisi Pemberantasan Kor
Nasional 11 tahun lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi Menunggu Ajal

JAKARTA - Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini semakin pelik. Setelah dinyatakan tak miliki wewenang mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) berdasarkan putusan praperadilan, Senin (16/2), jumlah
Nasional 11 tahun lalu

Komisi Yudisial Anggap Putusan Budi Gunawan Guncangkan Hukum

JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan keruwetan dan mengguncangkan hukum. Pada Senin (16/2), Hakim Sarpin Ri
Nasional 11 tahun lalu

Jokowi Belum Bersikap, Kompolnas Ikut Lelah Tertekan

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional menyatakan ikut tertekan menghadapi ketidakjelasan sikap Presiden Jokowi terkait Kepala Kepolisian RI. Hingga malam ini, Selasa (17/2), Jokowi belum juga memutuskan apakah akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai
Nasional 11 tahun lalu

Buah Pahit Politik Balas Dendam Koruptor pada KPK

JAKARTA - Senin (16/2) siang kemarin, palu akhirnya diketuk oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangka KPK diterima hakim Sarpin. Keputusan itu
Nasional 11 tahun lalu

Indonesia Darurat Pemberantasan Korupsi, Hukum Krisis Keadilan

PADANG - Keadaan republik semakin genting. Seteru KPK vs Polri semakin menyita banyak perhatian, pemerintah seolah tetap memaksakan skenario kekuasaan yang sarat unsur kepentingan politik tertentu untuk dilaksanakan. Keanehan pun terjadi, ketika
Nasional 11 tahun lalu

Kemendagri Surati KPK Minta Nomer Registrasi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui hingga saat ini belum mendapatkan nomor registrasi perkara terdakwa Gubri nonaktif Annas Maamun. Hal ini disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung membalas surat yang dilay
Nasional 11 tahun lalu