Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mendadak geledah rumah Dinas Bupati Bengkalis.

Nama Joko Widodo masuk dalam daftar pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (18/5/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam dari pukul 16.00 hingga pukul 04.00 WIB dinihari, Selasa (20/3/2018) mengobok-obok gedung DPRD Bengkalis, sejumlah dokumen penting disita oleh tim rasuah tersebut.

Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo mengaku geram dengan gaya hidup beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermewah-mewahan dengan merubah ruangan kerjanya mirip ruangan karaoke, sebab terdapat lampu berbagai warna.

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendadak geledah Kantor DPRD Bengkalis, di Jalan Antara, Bengkalis, Senin (19/3/2018) kemarin.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mensosialisasikan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Pendampingan Penggunaan e-Filing pada Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengka

Fungsional Pencegahan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Juned Junaidi mengatakan sebanyak 13 anggota DPRD Riau sampai saat ini belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Permohonan uji materi pembentukan hak angket KPK yang dilakukan sejumlah pegawai lembaga antirasuah akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Dugaan kasus korupsi yang menyerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis M Nasir yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung jelas, karena kasusnya masih penyidikan.

Kedua tokoh tersohor di Kota Dumai ini sedang bermain intelektual di kancah hukum. Kasusnya mulai dari pencemaran nama baik hingga dugaan sogok hingga muncul uang Rp2 miliar.

KPK merilis jumlah harta kekayaan para calon peserta Pilgubri. Petahanan masih yang terkaya dengan Rp149 miliar lebih. Sementara pasangannya, Suyatno menjadi yagn termiskin.

Kesadaran para kepala daerah menyerahkan laporan harta kekayaan belum optimal. KPK terus menghimbau kewajiban tersebut segera dilaksanakan.

Tepat 14 tahun lalu, 29 Desember 2002, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi jilid pertama dilantik untuk bekerja menjadi pemicu pemberantasan korupsi di Pemerintahan.