Tag: #Migas

Polresta Pekanbaru Tetapkan Dua Tersangka Kasus Penimbunan BBM Subsidi

PEKANBARU - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang yang diamankan saat menggerebek lokasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah di Jalan Gabus, Marpoyan Damai, Selasa (09/6/15) kemarin, Satreskrim Polresta Pekan
Hukrim 11 tahun lalu

Polresta Pekanbaru Amankan 7 Ton Minyak Tanah Bersubsidi

PEKANBARU - Penggerebekan gudang penimbunan 7 ton bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah di Jalan Gabus, Marpoyan Damai, Selasa (09/06/15) sore ternyata cukup mengejutkan warga sekitar. Apalagi, selama ini banyak warga yang tidak
Hukrim 11 tahun lalu

Polres Rohul Amankan 7.321 Liter Minyak Tanah Tanpa Dokumen

ROKAN HULU - Kepolisian Resor Rokan Hulu (Rohul) mengamankan sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel PS 120, warna kuning, nomor polisi BH 8982 AO yang mengangkut sekitar 7.321 liter diduga minyak tanah tanpa dokumen di Tandun, Rabu (6/5/15) pagi sekira p
Hukrim 11 tahun lalu

Mangkir Jadi Saksi, Hakim Panggil Paksa Lima Anggota TNI AL

PEKANBARU - Majelis hakim tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Ahmad Mabub alias A Bob dan adiknya Niwen serta teman-temannya, semestinya menjalani sidang dengan keterangan saksi dari anggota TNI Angkatan Laut.Namun sayang, meski suda
Hukrim 11 tahun lalu

Tim Antimafia Migas Sebut 5 Pelaku Pencurian Solar Bersubsidi

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas) atau yang lebih dikenal dengan Tim Antimafia Migas membuka fakta baru terkait penyelewengan yang terjadi di bisnis bahan bakar minyak (BBM) nasional. Tidak hanya dalam proses impor, namu
Hukrim 11 tahun lalu

Tim Antimafia Migas Temukan Solar Subsidi Dinikmati Industri

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) atau yang lebih dikenal dengan tim Antimafia Migas mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengubah metode penggantian dana atas penyaluran bahan bakar minyak (B
Hukrim 11 tahun lalu

Mengubur Mafia Migas Petral

Riauheadline.com - Rencana pemerintah membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sudah tepat. Bertahun-tahun Petral menjadi sarang mafia minyak dan gas bumi. Banyak pihak menikmati keuntungan pengadaan impor bahan bakar minyak oleh Pertamin
Opini 11 tahun lalu

Demo di CPI, Aktivis BEM Desak Nasionalisasi Asset Strategis

PEKANBARU - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terpaksa menutup pintu gerbang komplek perkantoran di Rumbai, Pekanbaru, Jumat (27/3/15). Langkah ini dilakukan menyusul terjadinya demo yang digelar ratusan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pe
Hukrim 11 tahun lalu

Tidak Transparan, BPK Harus Audit Investigatif Proyek Kalija!

JAKARTA - Minimnya progres pengerjaan mega proyek pipa gas Kalimantan Jawa yang telah dimulai sejak 2006 lalu oleh Perusahaan Gas Negara menuai banyak pertanyaan publik. Pasalnya dengan asumsi kelancaran pengerjaan, konsorsium Kalimantan Jawa Ga
Nasional 11 tahun lalu

Walikota Pekanbaru Minta Pengelolaan Migas Berwawasan Lingkungan

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan, pemerintah pusat harus menciptakan regulasi yang tepat untuk mengatur pengelolaan minyak dan gas  bumi (migas) di setiap wilayah NKRI ini berwawasan lingkungan, demi kelangsungan."Jika tidak i
Ekbis 11 tahun lalu

DBH Migas Kabupaten Pelalawan Minus Rp200 M

PELALAWAN - Tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas berkurang Rp 200 milyar atau setara dengan 50 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya, jatah DBH ini menyusul merosotnya harga minyak dunia."Benar
Sosial 11 tahun lalu

2014, Jumlah Ekspor Non Migas Menurun di Dumai

DUMAI : Tahun 2013 perkembangan jumlah ekspor non migas Kota Dumai mencapai volume 11.522.507.904 ton. Kemudian di tahun 2014 terhitung mulai bulan Januari hingga November, mencapai angka 9.575.603 179 ton. Jumlah itu menurun!.Namun jumlah tersebut m
Maritim 12 tahun lalu

Pemerinta Perlu Merevisi Dana Bagi Hasil Migas

PEKANBARU : Divisi Perimbangan Hukum dan Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didi Setiarto menilai bahwa pemerintah perlu merevisi Dana Bagi Hasil Migas yang hingga kini masih menjadi persoala
12 tahun lalu