Tag: #A

Galian Tanah Ancam Robohkan Masjid dan Kuburan di Dumai

DUMAI - Akibat pengelolaan jual beli tanah timbun galian yang tidak diatur oleh pemerintah Kota Dumai, pemukiman warga berubah menjadi tebing dan kolam yang tak dapat dimanfaatkan. Parahnya, banyak perumahan warga bahkan tempat ibadah masjid yang ter
Lingkungan 13 tahun lalu

Terima Hasil Survei Ombudsman, Gubri Janji Perbaiki Pelayanan Publik

PEKANBARU - Gubernur Riau H Annas Maamun janji akan segera membenahi standar pelayanan publik yang masih rendah pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) . Gubernur juga akan membentuk unit pengelolaan pengaduan pada setiap SKPD agar keluhan
Sosial 13 tahun lalu

Bupati dan Wabup Rohul Bersama Ribuan Umat Islam Sholat Minta Hujan

PASIRPANGARAIAN - Dampak kabut asap kiriman dari berbagai daerah di Provinsi Riau semakin pekat dan sudah sangat meresahkan banyak kalangan. Agar bencana segera berakhir, ribuan umat Islam di Kabupaten Rokan Hulu menggelar Shalat Sunah Istisqa atau S
Sosial 13 tahun lalu

Walikota Pekanbaru Sebut DKP Tak Paham Sistem Sanitary Ranfile

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus telah mencanangkan sistem sanitary ranfile untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Muara Fajar, sejak Juni 2013 lalu. Dengan sistem tersebut, diharapkan mampu membuat sampah di TPA Muara Fajar tidak menumpuk
Lingkungan 13 tahun lalu

Status dan Tapal Batas Dumai-Bengkalis Resahkan Warga

DUMAI - Walaupun lokasi lahan dan pemukiman dibayangi tentang status kawasan hutan, warga Kelurahan Gurun Panjang, Kota Dumai tetap melakukan aktivitas. Seiring dengan itu warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian statusnya dengan tegas.D
Sosial 13 tahun lalu

Pengerjaan Drainase Lambat, Pengawasan PU Dumai Lemah

DUMAI - Lambatnya proses pengerjaan drainase Jalan Kamboja tampaknya menimbulkan banyak kerugian yang ditanggung masyarakat. Sehingga kondisi ini membuat warga semakin geram dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan kontraktor.Ketua RT 15, Tengku
Lingkungan 13 tahun lalu

Gaji PHL DKP Pekanbaru Tersangkut Verifikasi APBD 2014

PEKANBARU - Meski APBD 2014 sudah disahkan, namun gaji Pegawai Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru belum juga cair. Pasalnya pihak DKP sedang menunggu hasil verifikasi APBD oleh Gubernur Riau. Ada 750 PHL di D
Sosial 13 tahun lalu

Polisi Sebut Lahan Perusahaan Dibakar Warga

PEKANBARU- Kebakaran hutan dan lahan di Riau ternyata juga terjadi di sejumlah areal milik perusahaan. Menurut polisi, ada sejumlah lahan yang terbakar di areal perusahaan karena dibakar warga. Warga mengklaim bahwa tanah perusahaan yang dibakar itu
Lingkungan 13 tahun lalu

Chevron Terima 184 Mahasiswa Program Coop Student 2014

PEKANBARU - Program Coop Student angkatan XIII tahun 2014 merekrut mahasiswa dari berbagai universitas di Riau seperti UNRI, UIR, UIN, UMRI, Unilak (mendaftar di P2K2 UNRI. Untuk PCR ke UPT PPM PCR dan politehnik Bengkalis.Dari 300-an mahasiswa yang
Pendidikan 13 tahun lalu

Lumba-Lumba 80 Kg Ditemukan Mati Tersangkut Jaring Nelayan

SELATPANJANG - Ikan lumba-lumba seberat lebih kurang 80 Kilogram, Senin (10/3/2014) pagi ditemukan tersangkut di jaring salah seorang nelayan Desa Bandul Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lumba-lumba ini dikuburkan karena
Lingkungan 13 tahun lalu

Gubernur Riau: Saya Hanya 19 Kali ke Jakarta, Sisanya ke Kampung

PEKANBARU - Gubernur Riau H Annas Maamun, bertekad memajukan Riau dan mensejahterakan rakyat. Karena itu, ketimbang sering-sering ke Jakarta, dia lebih memilih masuk kampung, keluar kampung untuk mendengarkan rakyat. Bahkan selama jadi bupati, d
Sosial 13 tahun lalu

Penduduk Siak Meningkat Karena Banyak Warga Pendatang

SIAK - Bupati Siak Drs. H. Syamsuar, MSi mengatakan selama dua tahun terakhir jumlah penduduk Siak meningkat drastis dari tahu-tahun sebelumnya. Berdasarkan data kependudukan, masyarakat Siak yang terdata sebanyak 491.967 jiwa."Bukan program KB yang
Sosial 13 tahun lalu

Penerimaan CPNS 2014 Wewenang Pusat, Daerah Duduk Manis

PEKANBARU - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 kembali sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).Sementara tidak ada porsi bagi dae
Sosial 13 tahun lalu