PEKANBARU - Achamd Kirjauhari, terdakwa tindak pidana korupsi penerimaan suap, untuk pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD Tambahan 2015 Provinsi Riau. Dengan jelas mengatakan, bahwa dirinya dijumpai Asisten I Pemprov Riau, Wan Amir Firdaus dan

PEKANBARU - Perkara suap pengesahan APBDP Riau 2014 dan APBD Riau 2015 sepertinya segera memasuki barang baru. Tidak hanya Gubernur Riau diberhentikan sementara Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari yang dipersalahkan, namun ada

PEKANBARU - Anggaran Rp3 miliar yang disepakati DPRD Riau dalam APBD Perubahan 2015 untuk pelaksanan Kongres XXIX Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dianggap sebagai gaya baru dalam merampok APBD Riau. "Ini adalah merampok gaya baru. Kita tidak ingi

PEKANBARU - Rapat Paripuna DPRD Riau dengan agenda pengesahan APBD perubahan 2015 yang dilaksananakan, Senin (16/11/15) malam di Ruang Rapat Paripuna DPRD Riau, berlangsung panas. Hal ini terlihat ketika Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Han

DUMAI - Sekretaris Daerah Kota Dumai Riau Said Mustafa menyatakan bahwa APBD Perubahan 2015 yang ditetapkan sebesar Rp1,092 triliun sudah dapat dipakai karena telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau."Anggaran perubahan sudah bisa dipe

PEKANBARU - Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kembali menggelar sidang perkara suap pengesahan APBD-P Riau 2014 dan APBD Riau 2015 dengan terdakwa mantan anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari, Kamis (12/11/15). Jaksa Penuntut dari

PEKANBARU - RAPBD Perubahan 2015 yang saat ini tengah dibahas DPRD Riau tuai kritikan dari fraksi yang ada. Salah satunya, besarnya belanja rutin pegawai dibandingkan belanja modal pembangunan untuk masyarakat."Proporsi belanja ada ketimpangan, belan

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman enggan menanggapi pernyataan tudingan anggota DPRD Riau yang menyebut Pemprov melakukan pembohongan publik, dengan memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp1,2 triliun kepad

PEKANBARU - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau mensinyalir adanya upaya pembohongan publik yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam memasukkan anggaran bantuan keuangan (Bankeu) umum untuk kabupaten/kota yang sudah men

PEKANBARU - Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2015 oleh Kepala Daerah terpaksa ditunda. Salah satunya disebabkan karena keinginan pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memasukkan anggaran yang sebelumnya telah dicoret dalam MoU

PEKANBARU - Pemberitaan media terkait Kesaksian Riki Hariyansyah yang menyebutkan rencana daftar nama yang akan diberikan uang suap meliputi seluruh unsur pimpinan Dewan, pimpinan Fraksi, pimpinan serta anggota Banggar menuai tanggapan yang tidak sim

BENGKALIS - Ketua DPRD H Heru Wahyudi saat penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Kamis (22/10) kemarin Perubahan APBD Ka

BENGKALIS - Setelah dibahas secara marathon sekitar tiga minggu oleh eksekutif bersama legislatif, Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA dan PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis 2015 dita