Tag: #APBD

KPK Periksa Sejumlah Eks Pimpinan Fraksi DPRD Riau

PEKANBARU - Kasus dugaan suap pengesahan APBD Riau 2015 terus bergulir. Setelah memeriksa sejumlah pejabat Riau dan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Sabtu (28/3/2015) giliran sejumlah mantan ketua fraksi di DPRD Riau periode 2009-2014 di periksa
Hukrim 11 tahun lalu

Saqlul Akui Diperintah Asisten II Kumpulkan Uang Suap

PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap Rp3 miliar untuk mempermulus pengesahan APBD 2015, dengan tersangka Gubernur Riau (Gubri) nonaktif Annas Maamun dan anggota DPRD Ahmad Kirjauhari. Jumat (2
Hukrim 11 tahun lalu

Diperiksa KPK, Kepala BPBD Riau Tak Sholat Jumat

PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Said Saqul Amri terpaksa tak menunaikan Sholat Jumat gara-gara diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi suap Rp3 miliar untuk memperlancar pengesahan APBD
Hukrim 11 tahun lalu

Suap Pengesahan APBD Riau, KPK Periksa Saqlul dan Dua Saksi

PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Said Saqlul Amri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Pemprov Riau tersebut diperiksa di SPN Jalan Patimura Pekanbaru, Jumat (27/3/15) bers
Hukrim 11 tahun lalu

Usai Diperiksa KPK, Johar Firdaus Berdalih Soal Suap RAPBD

PEKANBARU - Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa mantan ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, sebagai saksi kasus suap pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau 2015. Pemeriksaan itu buat untuk meleng
Hukrim 11 tahun lalu

Kadin Riau Prediksi APBD 2015 Tak Terserap Efektif

PEKANBARU - Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Keanggotaan Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan, Fran Rizal Kamis (26/3/15) memprediksi tahun 2015 ini, APBD Provinsi Riau berpotensi tidak dapat terserap efektif. Penyebabnya Pempr
Ekbis 11 tahun lalu

Johar Sebut Pengesahan APBD 2015 Tanpa Suap

PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus di SPN Jalan Patimura Pekanbaru, Kamis (26/3/15)), terkait dugaan suap pengesahan APBD Riau 2015. Selain Johar, turut diperiksa tersangka kasu
Hukrim 11 tahun lalu

KPK Periksa Puluhan Saksi Suap APBD di SPN Pekanbaru

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim sejumlah penyidik ke Pekanbaru. Mulai hari ini, Rabu (25/3/15) mereka ditugaskan memeriksa puluhan saksi dan tersangka dugaan suap pengesahan APBD Riau 2015. Pemeriksaan akan dilakukan di salah sa
Nasional 11 tahun lalu

Dua Saksi Suap APBD Riau Diperiksa KPK di SPN

PEKANBARU - Seorang staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mengendarai mobil operasional instansi tersebut mendatangi ruang visualisasi tugas kepolisian di Sekolah Polisi Negara (SPN) Jalan Patimura Pekanbaru, Rabu (25/3/15). Pegawai te
Hukrim 11 tahun lalu

Kinerja Pansus DPRD Riau Dipastikan Tak Terganggu

PEKANBARU - Kinerja panitia khusus atau Pansus di DPRD Riau dipastikan tidak akan terganggu lagi. Pasalnya, anggaran yang dianggap menjadi penyebab terganggunya kinerja selama ini, sudah bisa teratasi.‎ "Alhamdulillah untuk anggaran tidak
Politik 11 tahun lalu

Jelang APBD-Perubahan, Dewan Segera Evaluasi Pergub No 7 Tahun 2015

PEKANBARU - Sebelum pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBDP 2015, DPRD Riau berencana akan mengevaluasi Peraturan Gubernur nomor 7 tahun 2015 tentang penambahan penghasilan pegawai.Wakil Ketua DPRD Riau,
Politik 11 tahun lalu

Kasus Suap Pembahasan RAPBD Riau 2015 di KPK Kian tak Jelas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau A. Kirjouhari sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan RAPBD Riau tahun anggaran 2015 beberapa waktu lalu. Namun,
Nasional 11 tahun lalu

Ketua DPRD Riau Sebut Tidak Ada Hambatan Gunakan APBD

PEKANBARU - Ketua DPRD Riau, Suparman menyambut baik upaya atau tindakan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman dengan  telah dilantiknya Plt Kepala Satuan Kerja (Satker).  Dengan demikian tidak ada alasan atau hambatan lagi dalam menggun
Politik 11 tahun lalu