Tag: #KPK

KPK Tetapkan Suparman dan Johar Firdaus Tersangka Korupsi

PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam dugaan suap RABPD-P Riau Tahun 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015. Keduanya adalah Bupati terpilih Kabupaten Rokan Hulu, Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau, Johar Fir
Hukrim 11 tahun lalu

Buktikan Tuduhan, Wakil Ketua DPRD Riau Laporkan Dana Eskalasi ke KPK

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Selasa (5/4) pagi, mendatangi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kedatangan politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut untuk melaporkan persoalan atau
Nasional 11 tahun lalu

Datang ke Riau, Muhammad Adil Minta KPK Usut Dana Eskalasi Rp220 Miliar

PEKANBARU - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau diharapkan bisa mengungkap berbagai persoalan yang saat ini tengah marak diperbincangkan oleh pemangku kepentingan di Riau. Salah satunya masalah pembayaran hutang eskalasi. "Kita
Politik 11 tahun lalu

Pansus DPRD Riau Bakal Laporkan Perusahaan ke KPK

PEKANBARU - Pansus DPRD Riau berencana melaporkan kelebihan izin lahan perusahaan yang merugikan negara hingga Rp104 triliun ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), 15 April 2016 mendatang. Sebab, tindak lanjut kasus tersebut tidak ada kemajuan sej
Politik 11 tahun lalu

KPK Minta Pemerintah Pusat Segera Lantik Gubernur Riau Definitif

PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif meminta Pemerintah Pusat segera mempercepat proses pelantikan Gubernur Riau definitif, yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rac
Politik 11 tahun lalu

KPK Awasi Sektor Migas dan Sistem Pemerintahan Riau

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi pemerintah daerah dalam mengelolaan sektor energi. Pasalnya sektor tersebut sangat rentan berpotensi korupsi. Bentuk dukungan tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Satgas KPK.Demikian d
Hukrim 11 tahun lalu

Bupati Bengkalis Dukung Supervisi KPK Sektor Migas

BENGKALIS - Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, dirinya sangat mendukung kegiatan Supervisi Sektor Energi Sub Sektor Migas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Supervisi yang dilakukan KPK ini bertujuan untuk perbaikan tata kelo
Ekbis 11 tahun lalu

DPRD Riau Pertanyakan Dasar Hukum KPK Dampingi Bahas APBD

PEKANBARU - Membidangi hukum, Komisi A DPRD Riau pertanyakan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ingin melakukan pendampingan dalam pembahasan APBD Riau."Kalau mereka ikut mendampingi membahas anggaran, kan lucu juga namanya. Kalau
Politik 11 tahun lalu

Plt Sekda Riau Gandeng KPK Lakukan Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Riau M Yafiz melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melihat tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Riau akhir-akhir
Nasional 11 tahun lalu

Johan Budi Tegaskan Presiden Jokowi Dukung Penguatan KPK

JAKARTA - Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo, Johan Budi SP menegaskan bahwa Jokowi sangat mendukung untuk menguatkan keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut kata Johan sudah jelas tercermin dalam kebijakan Presiden."Anggaran u
Nasional 11 tahun lalu

Masuk Rawan Korupsi, Warning Bagi Seluruh Aparatur di Riau

PEKANBARU - Masuknya Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang rawan korupsi berdasarkan penetapan KPK, merupakan warning kepada seluruh aparatur pemerintahan Riau dalam menjalankan roda pemerintahan. "Ini warning untuk intropeksi diri kepada se
Politik 11 tahun lalu

KPK Tak Kunjung Limpahkan Berkas Kasus Suap APBD Riau Annas Maamun

JAKARTA - Lebih dari setahun sudah Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau tahun anggaran 2015. Namun, berkas perkaranya tak kunjung masuk ke tahap penuntutan atau P21.P
Hukrim 11 tahun lalu

KPK Panggil Sekda Riau Bicarakan Banyaknya Terjadi Korupsi

JAKARTA - KPK akan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dari enam daerah yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat untuk membicarakan penggunaan APBD dan pengadan barang dan jasa."Kita akan minta Sekda enam daerah yaitu Suma
Nasional 11 tahun lalu