Tag: #Korupsi

Anggota DPRD Riau Berharap Sutan Bhatoegana Jujur Terkait Plt Gubri

PEKANBARU - Ditahan KPK, Soetan Batoeghana (tersangka kasus suap SKK Migas dan mantan ketua Komisi VII DPR RI) diharapkan mau buka mulut terkait kepastian keterlibatan Plt gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang saat itu menjabat anggota Komisi VI
Hukrim 11 tahun lalu

Akibat Suap Gubri Nonaktif Annas, Gulat Manurung Divonis 3 Tahun Penjara

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis terdakwa korupsi kasus alih fungsi kawasan hutan di Riau Gulat Medali Emas Manurung dengan hukuman tiga tahun penjara. Gulat dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korups
Hukrim 11 tahun lalu

Gulat Mendali Emas Manurung Divonis 36 Bulan Penjara

JAKARTA - Terdakwa kasus suap alih fungsi hutan Riau, Gulat Medali Emas Manurung, divonis oleh Majelis Hakim Pengasilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda Rp 100 juta dalam sidang putusan di Pengadilan Tip
Nasional 11 tahun lalu

Anggaran Penyertaan Modal Dua BUMD Dumai Diduga di Korupsi

DUMAI - Anggaran penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp28 miliar untuk PT Pembangunan Dumai dan Rp7 miliar untuk PDAM Tirta Dumai Bersemai diduga di korupsi. Pasalnya, dana yang digelontorkan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (A
Hukrim 11 tahun lalu

Anggota DPRD Riau Siswaja Muljadi Bantah Ditahan Kejari Bagansiapiapi

PEKANBARU - Siswaja Muljadi, Anggota DPRD Riau dari Gerindra bantah jika dirinya tengah ditahan Kejari Bagansiapiapi atas kasus pengolahan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Bangko Pusako, Rokan Hilir."Siapa yang bilang saya ditahan, buktinya saa
Hukrim 11 tahun lalu

Kejari Rohil Tahan Anggota DPRD Riau Siswaja Mulyadi

ROKAN HILIR - Penetapan Pelaksanaan Penahanan Hakim, anggota DPRD Riau asal pemilihan Rokan Hilir, Siswaja Mulyadi alias Aseng dari Partai Gerindra, ditahan di Rutan Bagansiapiapi. Pasal yang didakwakan tentang kehutanan dan perkebunan. Menurut
Hukrim 11 tahun lalu

Annas Maamun Ngaku Tidak Mengetahui Banyak Keterangan Saksi

BANDUNG - Sidang dakwaan kasus alih fungsi lahan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun hari ini, Rabu (18/2/15) menjalani sidangnya. Agenda sidang hari ini mendengarkan kesaksian saksi yang di datangkan dari jaksa penuntut umum.Tiga orang
Nasional 11 tahun lalu

Wabup Pelalawan Nonaktif Marwan Ibrahim Divonis Enam Tahun Penjara

PEKANBARU - Majelis hakim memvonis Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan nonaktif, Marwan Ibrahim, dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar pada persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.&
Hukrim 11 tahun lalu

Kemendagri Belum Terima Nomor Registrasi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Proses pemberhentian sementara Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Melihat hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung mendapat surat balasan dari Komisi Pemberantasan Kor
Nasional 11 tahun lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi Menunggu Ajal

JAKARTA - Kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini semakin pelik. Setelah dinyatakan tak miliki wewenang mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) berdasarkan putusan praperadilan, Senin (16/2), jumlah
Nasional 11 tahun lalu

Indonesia Darurat Pemberantasan Korupsi, Hukum Krisis Keadilan

PADANG - Keadaan republik semakin genting. Seteru KPK vs Polri semakin menyita banyak perhatian, pemerintah seolah tetap memaksakan skenario kekuasaan yang sarat unsur kepentingan politik tertentu untuk dilaksanakan. Keanehan pun terjadi, ketika
Nasional 11 tahun lalu

Kejati Riau Periksa Ketua Panitia Lelang & Sekretaris

PEKANBARU - Pendalaman pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pademaran I dan II, terus dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.Senin (16/2/15) siang, giliran Ketua Panitia Lelang dan Sekretaris Panitia Lelang ya
Hukrim 11 tahun lalu

Kemendagri Surati KPK Minta Nomer Registrasi Kasus Annas Maamun

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui hingga saat ini belum mendapatkan nomor registrasi perkara terdakwa Gubri nonaktif Annas Maamun. Hal ini disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung membalas surat yang dilay
Nasional 11 tahun lalu