Tag: #UMK

Gubernur Andi Rachman Teken UMP Riau 2017 Sebesar Rp2.266.722,53

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi 2017 sebesar Rp2.266.722,53, yang Surat keputusan penetapannya diteken langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Selasa.Hal tersebut diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Ke
Ekbis 10 tahun lalu

UMK Siak 2016 Belum Disetujui Gubri, Seluruh Pekerja Terima Gaji Sesuai UMK 2015

SIAK - Seluruh pekerja di Kabupaten Siak masih menerima gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2015. Hal itu pemicunya adalah hasil revisi UMK Siak tahun 2016 masih belum disetujui Plt Gubernur Riau (Gubri) hingga akhir minggu pertama Januari
Ekbis 10 tahun lalu

Mantap, UMK Dumai Selama Lima Tahun Terus Meningkat

DUMAI - Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat hingga saat ini masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) Riau, untuk menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai 2016 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 2
Ekbis 10 tahun lalu

Kenaikan UMK Seluruh Riau Dipatok 11,5 Persen

PEKANBARU - Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk 2016 seluruh Riau kenaikannya dipatok rata 11,5 persen. Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pusat yang tercakup dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV akhir tahun 2015 lalu.Di Riau sendiri masing
Ekbis 10 tahun lalu

DPK Ubah Besaran UMK Dumai 2016 Menjadi Rp2,4 Juta

DUMAI - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai telah menggelar rapat pembahasan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2016. Pasalnya, penetapan awal sebesar Rp 2.514.500 diminta untuk ditinjau kembali lantaran tak sesuai PP 78 tahun 2015 tentang pen
Ekbis 11 tahun lalu

UMK 2016, Disetujui Pj Wako Dumai dan Sudah Diantar ke Provinsi

DUMAI - Tak ada perubahan, besaran  Upah Minimum Kota (UMK) Dumai yang diusulkan tetap Rp 2.514.500,-. Setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani Pj Walikota Dumai Drs H Arlizman Agus MM Selasa (17/11) petang, Rabu (18/11) pagi langsung dia
Ekbis 11 tahun lalu

UMK Dumai 2016 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp2,5 Juta

DUMAI - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Kota Dumai bersama seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyepakati besaran UMK Dumai 2016 mendatang yakni senilai Rp. 2.514.500 atau kenaikannya setara deng
Ekbis 11 tahun lalu

Penetapan UMK Dumai 2016 Harus Sesuai PP 78 Tahun 2015

DUMAI - Rapat pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2016 di ruang rapat kantor Disnakertrans Jalan Kesehatan Dumai Kamis (12/11) berlangsung alot. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Dumai minta peneta
Ekbis 11 tahun lalu

DPK Belum Menghasilkan Besaran Nominal UMK Dumai 2016

DUMAI - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Kota Dumai sebelumnya telah menggelar rapat pembahasan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2016 di Aula kantor Disnakertrans Jalan Kesehatan Dumai belum lama ini.  Namun lantaran besaran UMK Dumai tahu
Ekbis 11 tahun lalu

DPK Dumai Sepakati KHL 2015 Sebesar Rp2,5 Juta

DUMAI - Rapat pembahasan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dumai tahun 2015 yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, Kamis (17/9/15) oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) bersama beberapa elemen terkait berhasil menye
Ekbis 11 tahun lalu

DPK Dumai Rapat Bahas KHL Jelang Penetapan UMK 2016

DUMAI - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai melakukan rapat perdana pembahasan tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebelum penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai 2016 dilakukan. Rapat DPK Dumai itu dipimpin langsung oleh ketua Dewan Pengupahan Kota Du
Ekbis 11 tahun lalu

Disnakertrans Dumai Terapkan UMK 2015 Nunggu SK Gubri

DUMAI : Meski Pemerintah Kota (Pemko) Dumai telah mengirim berkas Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2015, namun bukan berarti hal tersebut dapat otomatis berlaku, lantaran  SK Gubernur Riau (Gubri) yang tak kunjung turun. Namun tak masalah, pa
Ekbis 11 tahun lalu

Pelaksanaan UMK Pelalawan 2015 tak Tunggu SK Gubri

PELALAWAN : Saat ini, Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Kabupaten 2015 sebesar Rp 1.952.000 belum turun dari Provinsi Riau. Namun meski begitu, secara real di lapangan, semua perusahaan yang ada di daerah ini harus tetap mematuhi peratur
11 tahun lalu