Tag: #korupsi

Kejati Riau Periksa Habibi Tersangka Pelabuhan Dorak Meranti

PEKANBARU - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa Muhammad Habibi, salah satu tersangka dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Dorak. Keterangannya diambil untuk melengkapi berkas tiga tersangka lainnya."Hari
Hukrim 11 tahun lalu

Jadi Tersangka KPK, Mendagri Sebut Bisa Saja Pelantikan Bupati Rohul Ditunda

JAKARTA - Bupati terpilih kabupaten Rokan Hulu, Suparman, ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Pembahasan RAPBDP 2014 dan 2015 Provinsi Riau.Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penetapan tersangka mantan Ketua DPRD Riau i
Nasional 11 tahun lalu

Masyarakat Rohul Tidak Percaya Suparman Ditetapkan Tersangka Suap

ROKAN HULU - Pasca KPK menetapkan Suparman sebagai tersangka perkara korupsi dugaan suap pembahasan RAPBD Riau 2014-2015, banyak masyarakat kaget dan tidak percaya.Suparman, Bupati Rohul terpilih periode 2016-2021 ditetapkan tersangka baru oleh KPK b
Politik 11 tahun lalu

Jaksa Ajukan Perpanjangan Penahanan Mantan Bupati Bengkalis

PEKANBARU - Masa penahanan Herliyan Saleh diajukan Jaksa Penununtut Umum (JPU) dari Bengkalis untuk diperpanjang. Pasalnya, dakwaan tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) Bengkalis itu masih dikerjakan kejaksaan."Ini perpanjangan pertama yang diaj
Hukrim 11 tahun lalu

KPK Utus Timsus Pencegahan Korupsi ke Riau

PEKANBARU - Dalam data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi Riau termasuk kategori paling rawan tindak pidana korupsi. Selama 10 tahun terakhir, KPK menangani 28 perkara korupsi di Riau. Tidak ingin korupsi menjadi tradisi di Riau, KPK s
Nasional 11 tahun lalu

Meski Jadi Tersangka KPK, Suparman Tetap Dilantik 19 April Jadi Bupati Rohul

PEKANBARU - Penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kepada calon Bupati Rokan Hulu Suparman ternyata tak mempengaruhi jadwal pelantikan dua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah ditetapkan pada 19 April 2016 mendat
Hukrim 11 tahun lalu

Suparman Hanya Bisa Pasrah Jika Dirinya Ditetapkan Tersangka Suap APBD Riau

PEKANBARU - Bupati Rokan Hulu terpilih, Suparman mengaku terkejut mendapat kabar melalui pemberitaan yang menyebutkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka suap pengesahan APBD Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Saya belum yakin sampai ada
Hukrim 11 tahun lalu

KPK Tetapkan Suparman dan Johar Firdaus Tersangka Korupsi

PEKANBARU - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam dugaan suap RABPD-P Riau Tahun 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015. Keduanya adalah Bupati terpilih Kabupaten Rokan Hulu, Suparman dan mantan Ketua DPRD Riau, Johar Fir
Hukrim 11 tahun lalu

Walikota Dumai Minta ASN Baru Dilantik Tidak Terlibat Korupsi

DUMAI - Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS M.Si menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai agar menjauhi Korupsi dan tidak terlibat masalah hukum."PNS harus menjauhi korupsi dan jangan sampai terlibat masalah huk
Sosial 11 tahun lalu

Jawaban Mahkamah Agung Soal Pemberhentian Gubri Nonaktif

JAKARTA - Pasca ditolaknya kasasi Gubri nonaktif Annas Maamun oleh Mahkamah Agung (MA), hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum bisa memberhentikannya akibat belum adanya salinan putusan tertulis dari MA. Karena putusan MA te
Nasional 11 tahun lalu

Datang ke Riau, Muhammad Adil Minta KPK Usut Dana Eskalasi Rp220 Miliar

PEKANBARU - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau diharapkan bisa mengungkap berbagai persoalan yang saat ini tengah marak diperbincangkan oleh pemangku kepentingan di Riau. Salah satunya masalah pembayaran hutang eskalasi. "Kita
Politik 11 tahun lalu

Dugaan Korupsi Pelabuhan Dorak, Pendemo Minta Kejati Riau Periksa Bupati Meranti

PEKANBARU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Pemuda Pengawas Aset Riau (Koppas-Riau) minta Kejati Riau bersikap tegas atas kasus Dorak Port di Kepulauan Meranti yang saat baru memakan 'korban ikan teri'. Pendemo meminta, Kejati
Hukrim 11 tahun lalu

Pansus DPRD Riau Bakal Laporkan Perusahaan ke KPK

PEKANBARU - Pansus DPRD Riau berencana melaporkan kelebihan izin lahan perusahaan yang merugikan negara hingga Rp104 triliun ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), 15 April 2016 mendatang. Sebab, tindak lanjut kasus tersebut tidak ada kemajuan sej
Politik 11 tahun lalu