Tag: #DPR

Rahman Wijayanto Akui Kerjakan Dua Proyek PL Disdik Pelalawan

PELALAWAN - Anggota DPRD Pelalawan Rahman Wijayanto mengakui dirinya, mengerjakan terhadap dua paket proyek dilingkungan Disdik Pelalawan. Tak pelak, aksi main proyek Rahman Wijayanto menyalahi dari tugas pokok anggota DPRD."Benar. Dua paket proyek y
Politik 11 tahun lalu

Seorang Anggota DPRD Pelalawan Kerjakan Dua Paket PL Disdik

PELALAWAN - Hanya bermodalkan gambar dari Dinas Pedidikan Kabupaten Pelalawan, salah seorang pemborong proyek Penunjuk Langsung (PL) sudah mulai melakukan pengerjaan tahun anggaran 2014. Tidak tanggung-tanggung, proyek PL mulai dikerjakan ini terhada
Politik 11 tahun lalu

DPRD Riau Kritisi Anggaran untuk Lembaga Tak Jelas

PEKANBARU - Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau soroti pencairan dana Hibah dan Bansos tahun 2014. Terutama adanya lembaga yang kurang efektif, tapi menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Riau, setiap tahunnya. "Ada lembaga yang eksistensinya
Politik 11 tahun lalu

Dewan Minta Pemprov Riau Berbenah Soal Silpa Rp3,9 Triliun

PEKANBARU - Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Riau tahun anggaran 2014 terbilang tinggi yakni mencapai Rp 3,9 Trilliun. Bahkan angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melihat hal tersebut, Legislator Riau me
Politik 11 tahun lalu

DPRD Pekanbaru Minta Disdik Sosialisasikan PPDB Online

PEKANBARU - Sistem penerimaan siswa tingkat SMP, SMA, dan SMK Negeri dengan sistem online di lingkungan Disdik Pekanbaru disambut baik kalangan anggota DPRD. Namun kalangan dewan meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tersebut seger
Pendidikan 11 tahun lalu

ARB Desak DPR Segera mensahkan RUU Penjaminan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat RI segera merampungkan Undang Undang Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Adanya UU Penjaminan itu maka ke depan UMKMK akan
Nasional 11 tahun lalu

Legislator Minta Polda Riau Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba

PEKANBARU - Maraknya peredaran narkoba di Riau, Komisi A DPRD Riau meminta Polda Riau dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau agar memutus mata rantai pengedar narkoba di Riau. ‎"Selama ini, penegak hukum mengetahui tempat-tempat
Hukrim 11 tahun lalu

Kinerja Kepala SKPD Pemko Pekanbaru Dikritisi Delapan Fraksi

PEKANBARU - Sebanyak delapan Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Berbagai masukan dan kritik dilontarkan untuk kiner
Politik 11 tahun lalu

DPRD Pekanbaru Soroti 27 Mobdin Belum Dikembalikan Penggunanya

PEKANBARU - Anggota DPRD Pekanbaru menyoroti belum dikembalikan sejumlah mobil dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pasalnya, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada 27 unit mobdin belum dikembalikan oleh penggunanya."Saya tidak
Politik 11 tahun lalu

Wakil Rakyat di DPRD Riau Ragukan Opini WTP Riau

PEKANBARU - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Pragraf Penjelas yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau ke pemerintah Provinsi (Pemprov) atas Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2014‎ diragukan
Politik 11 tahun lalu

DPRD Meranti Terima Aspirasi Masyarakat Desa Mekong

MERANTI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Merranti dalam hal ini Komisi A menerima kedatangan masyarakat Desa Mekong, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Selasa (9/6) diruang Banleg DPRD Meranti. Hadir pada saat itu Komisi A
Lingkungan 11 tahun lalu

Ketua DPRD Bengkalis Minta ULP Percepat Tander Proyek

BENGKALIS - Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2015 diminta untuk mempercepat proses tander seluruh proyek kegiatan di APBD Murni sesuai dengan target Bupati Bengkalis yang meminta kegiatan dimulai paling lambat bulan Juni ini.Ketua DPRD Bengkalis, H
Politik 11 tahun lalu

Wacana Interpelasi Harus jadi Cambuk Pejabat Pemprov Riau

PEKANBARU - Rencana hak interpelasi yang saat ini tengah bergulir di DPRD Riau merupakan bentuk warning (peringatan keras) untuk pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan serapan APBD Riau tahun 2015. "Hak interpelasi itu
Sosial 11 tahun lalu